Bireuen | Narasinasional.com – Ketua Apdesi Kabupaten Bireuen, Bahrul Fazal, meminta kepada seluruh Keuchiek dan perangkat gampong untuk segera menjumpainya jika ada oknum LSM yang melakukan pemerasan. Bahrul menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main jika ada yang mengganggu kedaulatan pimpinan gampong. "Jika ada yang merasa terganggu, segera hubungi saya di nomor 082214330151," ujar Bahrul pada Jumat, 13 September 2024.
Bahrul juga mengimbau seluruh keuchiek agar tidak takut jika mengalami pemerasan. "Jika ada pemerasan, kita siap bersama-sama melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terdekat. Jangan mau ditakut-takuti, karena kita bekerja untuk masyarakat sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Menurut Bahrul, pemeriksaan Dana Desa (DD) oleh LSM memiliki mekanisme yang diatur oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ada kesan premanisme. "Jangan sampai mereka bertindak seperti preman. Kalau mereka mengajak kita berkonfrontasi, kami sudah lama bersiap untuk hal itu," tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahrul kepada media pada 13 September 2024. Ia juga berharap seluruh kepengurusan Apdesi di tingkat kecamatan terus membangun solidaritas demi menjaga kedaulatan dan kedamaian di gampong. "Mengadvokasi kepentingan gampong adalah kewajiban kami, sesuai dengan AD/ART Apdesi," lanjutnya.
Bahrul menekankan pentingnya sinergi dalam proses pembangunan desa dengan dukungan dari semua pihak. "Proses pembangunan desa harus dilakukan dengan penuh sinergi dan dukungan dari berbagai pihak," ungkapnya.
Selain itu, Bahrul mengkritik beberapa LSM yang menurutnya kurang berkualitas dalam menjalankan tugas di desa. "Kami berharap LSM pusat merekrut personel yang lebih berkualitas. Jangan yang tiba-tiba datang ke desa tanpa memahami situasi, apalagi jika tujuan akhirnya hanya meminta uang. Kalau ingin melakukan pembinaan, kami siap mendukung, bahkan kami anggarkan," tuturnya.
Bahrul juga menyebut adanya fenomena LSM yang tiba-tiba datang dengan seragam penuh simbol, namun berujung pada pemerasan. "Sering kali mereka datang, mencari kesalahan kepala desa, dan mengaku sebagai mitra kementerian atau bahkan KPK. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur gampong," jelasnya.
Menurutnya, banyak LSM yang melaporkan hal-hal tidak sesuai dan sembarangan. "Beberapa oknum LSM yang datang bahkan tidak memiliki dana operasional, hingga lucu melihat mereka beraktivitas. Jangan tiba-tiba bertanya beberapa kata lalu meminta uang di akhir," pungkasnya. (**)
